Lubuk Linggau, Sumatera Selatan – MITRA KEADILAN|
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala daerah dan kementerian terkait untuk meningkatkan kewaspadaan serta kesiapan menghadapi tantangan ekonomi nasional di tahun 2026.
Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (12/1/2026).
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Tomsi menyampaikan bahwa inflasi tahunan (year-to-year) Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Menurutnya, capaian tersebut masih tergolong terkendali, meskipun Indonesia menghadapi berbagai situasi sulit.
“Dengan kondisi negara yang tengah dilanda musibah di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, angka 2,92 persen ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan seluruh pihak,” ujar Tomsi.
Ia menjelaskan, meskipun sempat terjadi lonjakan inflasi di sejumlah titik, kenaikan tersebut masih berada dalam rentang batas yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan parameter Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), inflasi ideal berada pada kisaran 1,5 hingga 2,5 persen, dengan batas toleransi maksimal di level 3,5 persen.
Dalam rapat tersebut, Tomsi juga membedah capaian inflasi nasional sepanjang tahun 2025 serta menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. Ia secara khusus menginstruksikan seluruh kementerian, kepala daerah, hingga kepala dinas untuk fokus mengidentifikasi persoalan yang muncul selama 2025 sebagai bahan perbaikan ke depan.
Tomsi menegaskan bahwa pada rapat lanjutan pekan depan, pemerintah pusat akan memaparkan daftar daerah yang memperoleh “Rapor Merah” dalam pengendalian inflasi.
“Daerah-daerah yang rapornya merah akan diminta menjelaskan langkah konkret apa yang akan ditempuh pada tahun 2026. Komitmen pemerintah pusat jelas, yaitu memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga stabilitas harga, baik bagi produsen maupun konsumen,” tegasnya.
Selain isu inflasi, rapat juga diisi dengan pemaparan dari Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., terkait peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Imran memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Magetan. Berdasarkan data realisasi dukungan penganggaran perumahan pada APBD kabupaten/kota tahun 2025, Magetan berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam daftar 10 besar daerah dengan realisasi tertinggi.
“Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kualitas hunian dan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, dari Kota Lubuk Linggau, rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lubuk Linggau H. Trisko Defriyansa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Emra Endi Kesuma, Kepala Dinas Pertanian Hj. Dwi Eri Yanti, Kabag Perekonomian Yulia Efrina serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
