MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN – MITRA KEADILAN |
Keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan negara di wilayah Kabupaten Musi Rawas mendapat respon kilat dari Pemerintah Pusat. Hal ini menyusul langkah diplomasi strategis yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, S.E., M.I.Kom.
Melalui surat resmi bernomor 170/258/DPRD/2026 yang dilayangkan ke Kementerian Pekerjaan Umum, Firdaus mendesak perbaikan infrastruktur vital tersebut. Tak butuh waktu lama, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Selatan memberikan jawaban tertulis mengenai rencana aksi nyata di lapangan.
“Surat yang saya kirimkan beberapa hari lalu adalah suara hati masyarakat Musi Rawas. Hari ini, kami telah menerima jawaban tertulis yang memastikan bahwa aspirasi kita tidak hanya didengar, tapi langsung dikerjakan,” ujar Firdaus saat memberikan keterangan, Jumat (13/2/2026).
Pria yang akrab disapa Firdaus ini menjelaskan bahwa koordinasi tersebut membuahkan beberapa kesepakatan krusial untuk mobilitas warga Musi Rawas, di antaranya:
Rehabilitasi Jalan 25,78 KM: Pengerjaan rekonstruksi jalan saat ini sudah berjalan sesuai target menggunakan skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract) yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Penertiban Kendaraan ODOL: Menjawab keluhan kendaraan Overload (ODOL), BBPJN telah memasang sensor Weight in Motion (WIM) dan berkoordinasi dengan Dishub Sumsel untuk penindakan tegas di lapangan.
Target Lebaran 1447 H: BBPJN menjamin penutupan lubang (tambal sulam) pada titik-titik kritis akan rampung pada H-10 Idul Fitri 1447 H. Selain itu, alat berat disiagakan di titik rawan longsor untuk menjamin kelancaran arus mudik.
Rencana Jangka Panjang: Pemerintah Pusat menyetujui usulan penanganan lanjutan untuk ruas Mangunjaya – BTS Ulu, termasuk perbaikan jembatan yang diproyeksikan pada tahun 2027-2029.
Ketua DPRD menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan bukti nyata dari sinergi yang kuat antara daerah dan pusat. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD yang didukung data akurat mampu mempercepat turunnya anggaran pusat.
”Kami menekan dengan surat dan data, pemerintah pusat merespon dengan anggaran dan kerja nyata. Kami akan terus memantau di lapangan agar kualitas aspal dan pengerjaannya sesuai standar,” tegas Firdaus.
Langkah responsif ini diharapkan dapat mengakhiri penderitaan pengguna jalan dan meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Musi Rawas melalui akses transportasi yang lebih layak. (BS)
